PAPUA BARAT, JAGAMELANESIA.COM – Seruan aksi simpatisan Lukas Enembe beredar luas di media sosial. Sejumlah seruan yang akan disuarakan dalam aksi itu seperti penolakan terhadap pejabat pengganti Lukas, kriminalisasi pejabat Papua, pernyataan sikap KRP, pengumpulan dana Rp 1 miliar, penolakan Pilkada, pembakaran sarana infrastruktur dan perumahan masyarakat non-OAP hingga pengusiran masyarakat non-OAP/pendatang.
Salah satu diantaranya adalah seruan aksi yang beredar berisi rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan secara serentak pada hari ini, Senin, 16 Januari 2023. Titik aksi disebut akan digelar di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Nabire, Tolikara, hingga Jayawijaya.
“Akan dilakukan aksi turun jalan pada tgl 16 Januari 2023 di Jayapura dan beberapa Wilayah lainnya yg dimotori oleh KRP, Dewan Adat Papua dan Dewan Gereja Papua serta Elite Politik pendukung Gubernur Prov. Papua (Lukas Enembe),” tulis seruan itu.
Selain itu, sempat pula beredar selebaran imbauan tertulis yang mengatasnamakan Pemerintah Kota Jayapura dan Polda Papua terkait rencana aksi demo besar-besaran di Kota Jayapura, Papua yang dimulai pada hari Jumat, 13 Januari 2023.
Dalam selebaran itu, tertulis imbauan agar masyarakat tidak terprovokasi massa pendemo dengan mencantumkan rencana aksi yang dimulai pada hari Jumat tersebut dan akan dilakukan selama satu minggu oleh massa pendukung Lukas Enembe.
Kemudian disebutkan pada minggu berikutnya akan dilanjutkan aksi demo di seluruh daerah Papua dan mahasiswa Papua yang berada di luar Papua maupun luar negeri yang pro kepada Lukas Enembe.
Terkait munculnya beragam kabar tersebut, Kapolda Papua Barat Inspektur Jenderal Daniel TM Silitonga mengeluarkan imbauan kepada masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya. Irjen Daniel mengimbau agar mayarakat tidak terpancing isu provokatif yang tersebar di media sosial terkait dengan proses hukum terhadap Gubernur Papua.
“Sudah saya imbau, masyarakat Papua Barat-PBD agar bijak saat menerima informasi di media sosial, terutama yang berkaitan dengan proses hukum Lukas Enembe oleh KPK,” kata Daniel dikutip dari Tempo, Sabtu (14/1/2023).
Daniel menegaskan bahwa tidak semua informasi yang beredar di media sosial itu benar. Menurutnya, hoaks yang bermunculan hanya bertujuan untuk mengganggu ketenteraman dan kedamaian masyarakat Papua. Oleh sebab itu, dirinya mengajak kepada seluruh masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan di wilayah Papua Barat dan PBD.
Masyarakat diminta waspada agar tidak terhasut ajakan-ajakan oknum atau kelompok tertentu baik secara langsung maupun melalui media sosial. Masyarakat harus bersikap bijaksana guna memelihara situasi kamtibmas yang kondusif di tanah Papua.
Tak hanya itu, Polda Papua Barat juga telah meminta seluruh Polres di jajarannya agar meningkatkan kesiapsiagaan terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas di masing-masing daerah.
“Seluruh Polres jajaran di wilayah Papua Barat-PBD sudah saya arahkan untuk tingkatkan kesiapsiagaan bila situasi meningkat. Terutama daerah-daerah yang berpotensi menjadi sasaran gangguan keamanan selama ini,” ujar Daniel.
Imbauan Pemprov Papua dan Polda Papua
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo. Benny menegaskan tidak ada aksi yang akan digelar sehingga situasi di Papua telah kondusif. Ia juga meminta agar masyarakat tidak terprovokasi hoaks yang beredar terkait penangkapan Lukas Enembe.
“Tidak ada aksi demo atau unras (unjuk rasa). Tidak ada, aman,” tegasnya dikutip, Senin (16/1/2023).
“Itu hanya isu saja, tidak benar itu. Jadi jangan terpancing provokasi. Jadi masyarakat itu agar dewasa menyikapi isu-isu yang ada, yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang ingin membuat kekacauan dengan isu-isu hoax,” katanya lagi.
Pihak Polda Papua juga tetap menyiagakan personel guna mengantisipasi pergerakan massa yang hendak membuat kekacauan, khususnya di Jayapura. Pihak Polres juga sudah mempersiapkan personel apabila terjadi aksi unjuk rasa tersebut.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga mengajak masyarakat Bumi Cenderawasih itu mewaspadai hoaks yang beredar di media sosial. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Diskominfo Papua Jeri Agus Yurdianto.
“Karena di media sosial itu tidak semua informasi bermanfaat, namun juga yang sifatnya bohong, provokatif dan sebagainya. Makanya, masyarakat harus waspada hoax dengan memilih informasi yang dibaca,” ujarnya, Rabu (11/1/2023) lalu.
Jeri juga menekankan bahwa pra ASN di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap menjalan tugas dan fungsinya dan beraktivitas secara normal sesuai standar yang ada.
“Sehingga kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan adanya berita-berita yang belum jelas kebenarannya dengan begitu Papua akan selalu damai,” katanya. (UWR)
