JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah menyiapkan mekanisme terkait penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan penataan di 4 provinsi baru yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya akan menggunakan skema 80 persen untuk orang asli Papua (OAP). Skema ini merupakan salah satu wujud kebijakan afirmasi bagi warga asli Papua.
“Untuk rekrutmen ASN, sebagai bentuk afirmasi maka akan diberikan porsi 80 persen orang Papua,” ujar Anas dikutip dari Kompas, Selasa (20/12/2022).
Selain itu, Anas menambahkan, pemerintah juga sedang menyiapkan program magang bagi ASN Papua ke Jawa. Kebijakan magang ini merupakan langkah percepatan terkait peningkatan kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas pelayanan publik kepada masyarakat di daerah.
“Untuk penataan ASN di DOB baru kita ada atensi khusus. termasuk juga sedang menyiapkan untuk ASN yang magang nanti ya, supaya ada percepatan,” ucap Anas.
Program itu, lanjutnya bertujuan agar ASN Papua dapat belajar di daerah yang sudah maju sehingga dapat meningkatkan skill dan kinerja ASN untuk mendukung pelayanan di empat provinsi baru tersebut.
“Magang di Jawa beberapa daerah yang sudah maju ya, sehingga nanti mereka targetnya ada percepatan dengan punya kemampuan,” jelasnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad menyampaikan Provinsi Papua Barat Daya membutuhkan sebanyak 1.056 orang ASN untuk menopang jalannya roda pemerintahan. Dirinya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Papua Barat dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Papua Barat Daya
Terkait hal itu, Musa’ad mengatakan akan segera melakukan pendataan kelembagaan dan organisasi struktur yang dilakukan dengan selektif dan profesional. Harapannya penempatan posisi pegawai nantinya dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai kemampuan bukan atas dasar keinginan personal.
“Kesepakatan itu, mohon komitmen dari semua pihak supaya semua bisa berjalan dengan baik,” ungkap Musa’ad saat berada di Kota Sorong, Jumat (16/12/2022).
Selain itu, lanjut Musa’ad, Pemerintah Papua Barat Daya juga membuka ruang bagi putra-putri asli Papua yang selama ini mengabdi di kementerian/lembaga untuk bergabung membangun provinsi yang baru mekar tersebut.
“Siapa tahu ada anak-anak kita yang selama ini ada di kementerian lembaga yang mau berkontribusi membangun Papua Barat Daya. Jadi kita membuka diri,” ucap Musa’ad.
Lebih lanjut, ia menyebut perkiraan rencana pembangunan kantor pemerintahan Papua Barat Daya akan dimulai tahun 2024 mendatang. Pembangunan infrastruktur perkantoran ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan lokasi yang strategis untuk pembangunan area perkantoran.
“Pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya itu harus kita siapkan, karena rencananya untuk pembangunan tanggung jawab pusat. Tugas kita menyiapkan tempat,” katanya.
“Tahun depan itu kita harus buat perencanaan, paling tidak 2024 sudah mulai dengan pekerjaan pembangunan,” sambung Muhammad Musa’ad. (UWR)
