MANOKWARI, JAGAMELANESIA.COM – Forum Anak-Anak Asli 7 Suku Peduli Otsus Kabupaten Teluk Bintuni mengapresiasi penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2023-2024. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas itu berlangsung pada 5-6 Desember 2022 di Hotel Valdos Manokwari.
FGD tersebut diadakan guna membahas tentang pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan orang asli Papua (OAP) sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.
Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Forum Anak-Anak Asli 7 Suku Peduli Otsus Kabupaten Teluk Bintuni Agustinus Orosmona menyampaikan 4 poin penting terkait pengelolaan dana Otsus bagi masyarakat Papua.
“Pada kesempatan itu saya sebagai Ketua FORAPELO menyampaikan beberapa hal tentang pengunaan dana Otsus di tanah Papua untuk dievaluasi oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Bappenas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/12/2022).
Adapun keempat poin tersebut antara lain:
1. Pengawasan pemeriksaan dana Otsus di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat harus terpisah dari DAU dan DAK.
2. Monitoring khusus bagi penyusunan program kerja yang bersumber dari dana Otsus mulai dari perencanaan pelaksanaan dan sampai dengan penerima manfaat dari sumber dana Otsus tersebut, agar benar-benar menyentuh OAP .
3. Evaluasi setiap tahun anggaran berjalan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Percepatan Pembangunan Otsus dari hasil pengunaan dana Otsus di masing-masing kabupaten/kota tentang apakah sudah tepat sasaran atau belum.
4. Mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota agar menyediakan Anggaran Khusus yang bersumber dari Dana Otsus untuk mengandeng Badan Statistik di masing-masing Kabupaten/ Kota se-Papua Barat guna melakukan sensus khusus bagi Orang Asli Papua.
Dalam kesempatan itu, Agus mengatakan pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah melakukan berbagai terobosan baru, salah satunya dengan hadirnya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BPP Otsus) di Tanah Papua. Ia berharap kehadiran BPP Otsus benar-benar dapat mempercepat pembangunan kesejahteraan bagi OAP di Papua dan Papua Barat. (UWR)
