JAKARTA, JAGAMELANESIA.COM – Kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe belakangan menjadi perhatian masyarakat Papua. Pasalnya, pasca ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi oleh KPK RI, hingga kini Lukas Enembe belum memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus tersebut lantaran sedang sakit.
Atas kondisi ini, sejumlah keluhan muncul dari masyarakat Papua terkait mundurnya pelayanan publik oleh pemerintah provinsi Papua. Bahkan tuntutan untuk segera ditunjuknya penjabat gubernur pun turut mengemuka demi terselenggaranya pelayanan publik yang optimal di Provinsi Papua.
Menanggapi hal itu, seorang akademisi sekaligus anggota Forum Komunikasi Dekan FISIP se-Indonesia (DKISIP) Heri Herdiawanto mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mengambil tindakan untuk mengawasi pelayanan publik di Papua.
“Soliditas penegak hukum dan dukungan pemerintahan/birokrasi oleh Kemendagri jelas perlu segera turun tangan demi menjaga kualitas pelayanan publik,” ujar Heri Herdiawanto, Kamis (20/10/2022).
Lebih lanjut, Heri menekankan bahwa langkah Kemendagri itu juga harus dilaksanakan secara profesional sesuai kewenangannya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah (Otda). Kemendagri diharapkan tidak melampaui kewenangannya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.
“Benar, tetap proporsional dan profesional sesuai rambu-rambunya,” terang Heri.
Dalam kesempatan itu, Heri juga menyoroti permintaan pihak Lukas Enembe yang menghendaki kasusnya diselesaikan secara hukum adat. Atas permintaan ini, Heri menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib tunduk dan patuh atas hukum positif yang berlaku di negara ini.
Heri pun mendorong adanya ketegasan dan kepastian hukum dari para aparat terkait dalam menangani kasus ini. Ia juga meminta Lukas Enembe bersikap terbuka dan kooperatif. Menurutnya, Lukas harus menghadapi kasus yang menjeratnya ini dan tidak perlu khawatir jika memang tidak bersalah.
“Sesungguhnya setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan (hukum) dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” ujarnya.
“Dengan demikian hukum positif yang harus ditaati siapapun,” tegas Heri dalam keterangannya.
Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Barisan Merah Putih Papua, Max Ohee. Ia mengatakan, masyarakat ingin Gubernur Papua Lukas Enembe bisa taat hukum agar Papua tetap aman dan damai.
Menurutnya, Lukas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya agar juga menghindari konflik yang dikhawatirkan bisa saja terjadi. Selain itu, sebagai pemimpin, sudah sepatutnya ia memberi contoh dan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat Papua agar taat pada hukum yang berlaku.
“Semua warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak ada yang kebal hukum. Lukas Enembe harus menjadi teladan kepada masyarakat Papua dengan taat hukum agar menjadi pembelajaran yang baik untuk masyarakat,” ucap Max Ohee Senin (3/10/2022). (UWR)
