HALMAHERA TENGAH, JAGAMELANESIA.COM – Rencana kunjungan kerja (kunker) sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju ke Maluku Utara (Malut) mendapat sorotan dari Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Halmahera Tengah (Hipmi-Halteng).
Diketahui kedatangan tujuh Menteri Kabinet Indonesia Maju ke Maluku Utara (Malut) tersebut dalam rangka untuk membahas Kawasan Khusus Sofifi. Kemudian untuk melanjutkan tinjauan investasi tambang di Maluku Utara, salah satunya di PT. Indonesia Weda Bay Industri Park (PT. IWIP) yang berkedudukan di Halmahera Tengah (Halteng).
Ketua Umum Hipmi-Halteng, Munawarsya Musa, saat di konfirmasi tim jagamelanesia.com, Selasa (22/6), menyampaikan bahwa kedatangan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju ke Maluku Utara (Malut) ini merupakan sebuah patron sinyal bahwa investasi yang ada di Lelilef Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) akan menjadi target perluasan kawasan investasi. Apalagi Halteng sudah ditetapkan menjadi Kawasan Industri Nasional.
“Adanya perluasan kawasan investasi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi kami serta masyarakat petani dan nelayan. Walaupun investasi sangat didambakan demi kepentingan negara, tetapi hal tersebut masih jauh dari harapan masyarakat secara bersama, seperti dampak realitas hari ini masih banyak polemik yang kita rasakan,” ujar Nawar, sapaan akrab Munawarsya.
Salah satu polemiknya, lanjut Nawar, yakni pembahasan kawasan RT/RW yang masih tarik ulur dan masalah ekologi yang urgent dibicarakan oleh mahasiswa Halmahera Tengah.
“Masyarakat dan mahasiswa lingkar tambang sangat resah dengan adanya polusi debu dan ancaman banjir yang sering terjadi di lingkup masyarakat lingkar tambang,” ungkapnya.
“Begitu pula dengan pekerja buruh yang sering kali mengeluh terkait pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari pihak managemen perusahan hingga terjadi kecelakaan kerja terhadap para pekerja,” sambungnya.
Hal ini dibuktikan dengan insiden terbakarnya tungku smelter milik PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) pada beberapa waktu lalu yang menelan korban.
“Oleh karena itu, atas nama Hipmi-Halteng saya mendesak pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk mengaudit eksternal sistem managemen K3 PT. IWIP,” tuturnya.
“Kami juga sangat menyayangkan kebijakan yang lemah dari Disnaker dan Kementerian untuk mengcounter masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh buruh dan masyarakat lingkar tambang dari berbagai sisi,” lanjutnya.
Nawar menambahkan, salah satu fungsi dan tanggung jawab perusahaan lewat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dalam indikator Kesehatan, SDM, UMKM, dan Infrastruktur Dasar yakni jalan, listrik, dan air bersih yang masih belum nyata dirasakan sebagai Multplier Effect dari investasi ekstra aktif pertambangan. (ST)
