JAYAPURA, JAGAMELANESIA.COM – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengharapkan seluruh Kepala Daerah di Papua mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan lewat perbaikan sistem pengendalian secara internal.
Menurut Anggota IV BPK RI, Isma Yatun, hal itu bukan tak mungkin untuk diwujudkan, sebab dari 30 entitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua, 11 di antaranya berhasil meraih opini WTP atas LKPD di tahun 2018. Sementara di tahun 2021 ini meningkat menjadi 18 entitas.
“Kita harap kerja keras 18 entitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meraih opini WTP ini, bisa menular ke daerah lain yang belum mendapatkan opini WTP”.
“Saya percaya Papua pasti bisa dan saya berharap dengan adanya pemimpin daerah yang sekarang ini siap untuk bekerja demi majunya Papua dengan meningkatnya opini dari BPK,” tegas dia, Rabu (16/6/2021).
Isma di Jayapura dalam urusan menghadiri Sertijab Kepala BPK RI Papua, yang dilangsungkan di Gedung Negara Dok V Atas, Jayapura. Sementara jabatan Kepala BPK RI Papua resmi berganti dari pejabat lama Paula Henry Simpatupang kepada pejabat baru Arjuna Sakir.
Sekretaris Daerah Papua, Dance Yulian Flassy, memimpin langsung prosesi sertijab tersebut.
Sekda Flassy dalam sambutannya berharap pejabat yang baru ditunjuk, dapat bersinergi dengan Pemda di Papua untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik di seluruh Tanah Papua.
Ia pun tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada pejabat lama, atas dedikasi dan karya baktinya, selama bertugas di Tanah Papua kurang lebih 2,4 tahun. (rls)
