HALMAHERA TENGAH, JAGAMELANESIA.COM – Himpunan Pelajar Mahasiswa Lelilef Woybulen (Hipmal Woybulen) menduga pihak Pemda Halmahera Tengah (Halteng) dan Managemen PT. IWIP tidak efektif mengawal anggaran Corporate Social Responsibility (CSR), Kamis (29/4).
Ketua Hipmal Woybulen, Nurjana Malik, saat dikonfirmasi tim Jagamelanesia.com, menyampaikan bahwa kebijakan desentralisasi sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 memberikan dampak positif dan negatif terhadap aspek politik, ekonomi, dan sosial.
“Terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, namun kebijakan ini tidak sepenuhnya dilatarbelakangi oleh kajian terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Kebijakan tersebut hanya menguntungkan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang pada akhirnya tidak memberikan dampak secara langsung terhadap masyarakat lingkar tambang.
“Menariknya ada sebuah fenomena yang tidak kalah penting dan seakan dipertontonkan kepada masyarakat, yakni maraknya pembuatan Peraturan Daerah (Perda) terkait tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah CSR,” terangnya.
Nurjana mengatakan terkait dengan CSR yang ada di wilayah lingkar tambang khususnya dibidang sektor pendidikan untuk mahasiswa lelilef Woybulen, hingga saat ini belum pernah menyentuh maupun tersentuh anggaran CSR tersebut.
“Oleh karena itu, kami berharap pihak perusahaan dan Pemda Halteng agar kiranya bisa transparansi terkait dengan anggaran CSR,” imbuhnya.
Hal ini dilakukan guna menunjang kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Halmahera Tengah khususnya di daerah lingkar tambang.
Nurjana melanjutkan, terkait dengan persoalan menurunnya minat generasi muda untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, dikarenakan masih banyak yang terkendala oleh persoalan ekonomi.
“Maka dari itu Pemda Halteng dan Managemen PT. IWIP serta pihak-pihak terkait harus lebih jeli melihat problem yang terjadi di daerah kawasan lingkar tambang saat ini,” tutupnya. (ST)
