HALMAHERA SELATAN, JAGAMELANESIA.COM – Anggota DPRD Halmahera Selatan (Halsel) Komisi I Dapil Makian-Kayoa Fraksi Partai Nasdem, Fadila Mahmud, menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya mendorong Peraturan Daerah (Perda) terkait Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak.
Fadila mengatakan, dirinya mempunyai keinginan untuk mendorong hal tesebut. Apalagi yang terjadi di Halsel kasus-kasus seperti itu sangat signifikan.
“Kita berkeinginan untuk kesitu, kemudian saya secara pribadi mensupport dan mendorong hal tersebut, sehingga bisa mendengarkan aspirasi dari bawah, sebab Perda ini berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan perlindungan terhadap perempuan yang selama ini terjadi di Halsel,” katanya saat disambangi tim Jagamelanesia.com, usai diskusi peringatan Hari Kartini yang diselenggarakan Institut Halsel Creative yang bertempat di Kafe Modif, Sabtu (24/3).
Fadila melanjutkan, data-data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disampaikan Pemerintah Daerah selama ini tidak sebanding dengan pemberitaan yang ditampilkan dimedia.
“Media punya data, nanti kita cek laporannya di Kepolisian (Polres Halsel), agar kita bisa tahu berapa jumlah data kekerasan perempuan dan anak di Halsel,” cetusnya.
Fadila berharap, kedepannya ada kekuatan komunitas atau kelompok-kelompok perempuan yang bersatu untuk membentuk sistem pelaporan penanganan kasus ditingkat desa sehingga ada kerjasama yang dibangun.
“Saya berharap kedepannya nanti ada kelompok perempuan yang dapat membentuk pelaporan ditingkat desa. Harusnya Institusi pemberdayaan perempuan lebih membuka diri, sehingga ada kerjasama disitu,” harap ketua DPC Garnita Nasdem Halsel ini.
Fadila menambahkan, sebagai anggota perwakilan rakyat dirinya pasti akan menyuarakan hal tersebut ke yang membidanginya. Ini yang menjadi perhatian sekarang, karena kasusnya sangat tinggi.
“Saya sangat miris dengan adanya pemberitaan dimedia yang menyangkut dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut saya pasti, karena setiap pemberitaan itu punya data yang valid,” tandasnya. (Ano)
