TERNATE, JAGAMELANESIA.COM – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate telah melakukan pemblokiran Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler tahun 2021 senilai Rp64 miliar.
Pemblokiran ini dilakukan karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ternate terlambat dalam penginputan data serta tidak ada serapan dan pengembalian.
PJ Walikota Ternate, Hasyim Daeng Barang, mengatakan bahwa hal tersebut dapat menyakibatkan aktivitas perkantoran dilingkup Pemerintah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara terganggu.
“Pemblokiran ini jelas sangat menghambat pencaiaran Dana Alokasi Khusus Reguler di Dinas Pendidikan, Kesehatan dan juga di dinas-dinas yang lain,” katanya saat dikonfirmasi tim Jagamelanesia.com, Rabu (21/4).
Hasyim menyampaikan, saat ini Pemerintah Kota Ternate lagi membutuhkan uang. Namun sisi lain, ada oknum tertentu yang dengan sengaja melakukan pemblokiran DAK.
“Hanya gara-gara satu oknum didinas terkait, semua jadi korban. Misalnya program OPD tidak bisa jalan dan pemerintahan terhenti,” ujarnya.
“Jadi untuk apa kita pertahankan hanya karena ada ego sektoral dalam Dinas PUPR. Belum lagi dari informasi yang saya dapatkan Kadis tidak cocok dengan Kabid Bina Marga. Untung masa jabatan saya tinggal menghitung jari, kalau tidak saya ganti semuanya,” tambahnya.
Hasyim melanjutkan, pihaknya sudah ada upaya berkoordinasi dengan kepala KPKNL Ternate untuk membuka kembali pemblokiran tersebut. Namun sayangnya hal itu bukan kewenangan KPKNL Ternate.
“Saya akan sampaikan hal ini kepada Walikota terpilih agar segera ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Sebab yang bisa membuka blokir tersebut adalah kewenangan pusat,” tuturnya. (Ano)
