MALUKU UTARA, JAGAMELANESIA.COM – Puluhan PNS gelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.
Berdasarkan informasi yang diterima tim Jagamelanesia.com, Rabu (14/4), terjadinya unjuk rasa tersebut karena Kepala Dinas (Kadis) Pangan Provinsi Maluku Utara, Sri Hatari, dianggap berbohong di media sosial bahwa para bawahannya malas bekerja di kantor dan tidak kompak dalam menjalankan agenda kedinasan.
Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, Saleh Al Gani, mengungkapkan bahwa, Kadis Pangan Provinsi Maluku Utara nekat menulis di story-nya dengan mengatakan selama dirinya menjadi Sekretaris Dinas tidak pernah melibatkan diri dalam berbagai kegiatan.
“Dia menulis dalam story-nya bahwa selama saya menjadi Sekretaris Dinas saya tidak pernah melibatkan diri dalam segala macam kegiatan. Dia juga bilang saya tidak pernah masuk kantor selama tiga bulan. Sedangkan semua kegiatan dinas diselenggarakan di Ternate,” ungkapnya.
Gani menerangkan, jika Kadis Pangan Provinsi Maluku Utara merasa sebagai pemimpin, mestinya dia mampu merangkul seluruh bawahannya dalam bentuk apapun.
“Kalau dirinya merasa kami seperti yang dia katakan, maka seharusnya semua staf dipanggil dan dievaluasi apa masalahnya, bukan menyampaikannya lewat story di media sosial. Jadi aksi yang kami lakukan hari ini adalah sebagai bentuk ungkapan kekecewaan,” ujarnya.
Gani juga menaruh kekecewaan terhadap tindakan Kadis Pangan Provinsi Maluku Utara tersebut. Menurutnya kebijakan yang diambil mengenai penyelenggaraan setiap item kegiatan tidak sesuai pada prosedurnya.
“Jadi, siapa mau kerja kalau tidak ada operasional dinas disini. Dia juga menulis di story-nya kalau seluruh kegiatan kesekretariatan terbengkalai, bagaimana tidak terbengkalai, kalau Kadis-nya terkesan menutup diri,” cetusnya.
“Permintaan kami jelas seperti yang tertulis di baliho yakni meminta Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda agar hearing. Sehingga persoalan ini tidak menjadi opini liar. Dan satu tuntutan kami, Kadis Pangan Provinsi Maluku Utara harus keluar dari Dinas Pangan, kalau tidak maka kami yang melakukan unjuk rasa akan keluar dari Dinas Pangan ini,” tegasnya.
Hal serupa juga disampaikan Kepala Bidang Ketersediaan, Al Nasution. Dirinya menyampaikan bahwa perbuatan Kadis Pangan Provinsi Maluku Utara yang mengatakan para bawahannya malas bekerja dan hal lain yang dituduhkan itu tidak benar.
“Kadis Pangan Provinsi Maluku Utara ini aneh sekali. Dia mengatakan kita malas bekerja, sedangkan setiap diajukan pengusulan kegiatan yang bersumber dari APBD dirinya selalu beralasan. Padahal APBD itu sudah ada mekanisme yang jelas, mulai dari pembahasan di DPRD dan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri),” katanya.
Al Nasution mengatakan, Kadis Pangan Provinsi Maluku Utara tidak mengakui TPAD dan APBD, sedangkan itu adalah instrumen politik dan janji politik Gubernur pada saat kampanye di masyarakat Maluku Utara. Kalau APBD tidak jalan berarti dia tidak mendukung visi-misi Gubernur.
Al Nasution melanjutkan, selama dirinya menjabat sebagai kepala bidang dirinya juga tidak dilibatkan dalam kegiatan APBD, padahal dirinya yang bertanggung jawab penuh dalam kegiatan tersebut, dan malah diganti dengan kepala seksinya.
“Jadi, setiap kepala seksi melakukan kegiatan yang bersumber dari APBD dan APBN, dia selalu mengulur-ulur, sehingga kegiatan dapat ditunda. Kalau dia bilang kita malas masuk kantor, justru dia yang malas, buktinya ketika kita aksi dia tidak hadir. Seharusnya dia hadir sehingga masalah ini lebih jelas,” pungkasnya. (Ano)
