SOFIFI, JAGAMELANESIA.COM – Pemerintah Provinsi Maluku Utara, melalui Sekretaris Daerah, Samsudin A. Kadir, mengapresiasi kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Maluku Utara, Rabu (7/4).
Saat disambangi awak media, Samsudin menyampaikan, tujuan dari kedatangan KPK adalah untuk mengarahkan dalam melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan ketentuan, sehingga bisa disebut dengan Monitoring Center For Prevention (MCP).
“MCP ini mencakup semua hal yang berkaitan dengan aplikasi, dengan alat ini kita bisa menghindari hal-hal yang salah,” ucapnya.
Samsudin mengatakan, salah satu fokus KPK, yakni soal perencanaan, yang dimana salah satunya yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu ada juga aspirasi dari masyarakat dan pokok-pokok pikiran dari DPRD.
“Semua ini akan diarahkan masuk melalui Musrembang. Kemudian akan ada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS), setelah itu keluar baru Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) nya,”ujarnya.
Samsudin melanjutkan, dalam perencanaannya, semua tahapan harus dilalui dengan baik. Artinya, suatu kegiatan itu harus dibuat berdasarkan ketentuan, yaitu tepat waktu dan berdasarkan pada mekanismenya.
“Apabila suatu kegiatan tidak masuk dalam pembahasan Musrenbang dan juga tidak masuk dalam RKPD, itu berarti kegiatan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang sesungguhnya,” jelasnya. (Ano)
