PULAU MOROTAI, JAGAMELANESIA.COM – Dinilai tidak serius menjalankan tugas dan tanggung jawab membayar gaji Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pulau Morotai, Badan Pengurus Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (BP-HIPPMAMORO) Provinsi Maluku Utara, mendesak Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, untuk segera memecat Sekda Muhammad M. Kharie dan Direktur RSUD Pulau Morotai, dr. Novindar A.J Humbas.
Ketua BP-HIPPMAMORO, Indradianasa menilai, dari hasil kajian organisatoris, pihaknya beranggapan bahwa Sekda dan Direktur RSUD akhir-akhir ini sudah tidak efektif lagi menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
“Sesuai kajian kami, Sekda tidak serius lagi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya merealisasikan gaji TKD RSUD Pulau Morotai. Hal ini berujung perdebatan, bahkan para TKD mengancam untuk mogok kerja,” jelas Indradianasa, saat di sambangi tim Jagamelanesia.com, Jumat (2/4).
Menurut Indradianasa, Sekda mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan anggaran dan pembinaan ASN di lingkup Pemda Pulau Morotai.
“Ini ranahnya Sekda, sudah tentu gaji TKD juga bagian dari tanggung jawabnya,” tuturnya.
Tidak hanya itu saja, Indradianasa menyebutkan, secara institusi dan kelembagaan, pihaknya juga meminta agar Direktur RSUD juga secepatnya diganti oleh Bupati.
“Kami juga sangat menyanyangkan sikap dan tindakan Direktur RSUD yang terkesan acuh serta mengabaikan gaji TKD,” cetusnya.
Sementara dilansir dari media Timesindomesia, Jumat (2/3), meriliskan dalam surat yang tertera, sesuai hasil rapat Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang bekerja sebagai Tenaga Kontrak Daerah (TKD) bersama Direktur RSUD Pulau Morotai, pada tanggal, 23 Maret 2021, pukul 13.30 WIT, telah disepakati bahwa, jika gaji TKD dari Februari-Maret 2021 belum juga dibayar, maka para Nakes memutuskan mogok kerja hingga gaji tersebut terbayarkan. (Ano)
