TERNATE, JAGAMELANESIA.COM – Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, gelar penyerahan SPPT PBB dan DHKP Tahun 2021 kepada pihak Kelurahan se-Kota Ternate, yang bertempat di Balai Room Waterbom, Rabu (31/03).
Kepala BP2RD Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman, saat diwawancarai tim Jagamelanesia.com usai penyerahan SPPT PBB dan DHKP Tahun 2021, menyampaikan bahwa, pihaknya hari ini telah menyerahkan kurang lebih 40 ribu SPPT dan 78 DHKP kepada pihak kelurahan se-Kota Ternate untuk ditindaklanjuti.
“Untuk angka pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditahun ini, kami masih menargetkan di angka 6 Miliar rupiah. Angka ini masih sama dengan target tahun kemarin, meskipun ditahun 2020 kemarin pencapaiannya tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan,” ungkapnya.
Yani melanjutkan, agenda hari ini juga sekaligus untuk mengevaluasi pencapaian PBB tahun kemarin di 8 kecamatan se-Kota Ternate.
Untuk Kecamatan Ternate Utara, kelurahan yang paling tinggi pencapaian PBB-nya, yakni Kelurahan Tubo dengan capaian 67%, kemudian yang terendah yaitu Kelurahan Tufure dengan capaian 20%.
Sementara Kecamatan Ternate Tengah, pencapaian PBB tertinggi, yakni Kelurahan Kota Baru dengan capaian 81%, kemudian yang terendah Kelurahan Makassar Barat dengan capaian 22%.
Selanjutnya Kecamatan Ternate Selatan, dengan pencapaian PBB tertinggi, yakni Kelurahan Ubo-ubo dengan capaian 78%, dan yang paling terendah yaitu Kelurahan Kayu Merah dengan capaian 29%.
Kemudian Kecamatan Ternate Barat, untuk pencapaian PBB tertinggi yakni, Kelurahan Sulamadaha dengan capaian 48%, dan yang paling terendah yaitu, Kelurahan Takome dengan capaian PBB sebesar 27%.
Kecamatan Pulau Ternate, untuk pencapaian PBB tertinggi yakni, Kelurahan Doropedu dengan capaian 27%, dan Kelurahan Rua terendah dengan capaian 11%.
Sementara Kecamatan Hiri, untuk pencapaian PBB terendah yakni, Kelurahan Togolobe dan Kelurahan Madu.
“Untuk Kecamatan Moti dan Kecamatan Batang, rata-rata pencapaian PBB keduanya diatas dari 75%,” terang Yani.
Yani menjelaskan, untuk pola pemungutan PBB ini, pihaknya masih menggunakan tiga pola yakni, yang pertama menggunakan depkoleptor kelurahan, yang kedua menggunakan petugas PBB dari Dispenda, dan yang ketiga dari masyarakat itu sendiri, dengan sistem pembayarannya langsung melalui bank.
“Harapannya di tahun 2021 ini, meskipun ditengah pandemi Covid-19 dan ada kebijakan-kebijakan khusus tentang PBB, namun kami tetap optimal untuk menggenjot angka PBB hingga mencapai angka 6 Miliar rupiah atau bisa lebih dari itu,” tutupnya.
Dalam acara tersebut, turut juga dihadiri oleh Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan SDM, Hadija Tukuboya, dalam hal ini mewakili Pj. Walikota Ternate. (ST)
