BOUGAINVILLE SELATAN, JAGAMELANESIA.COM – Bougainville Selatan membutuhkan perhatian serius dari otoritas Kesehatan Papua Nugini (PNG). Daerah otonom PNG tersebut telah mencatatkan lebih dari 100 kasus positif Covid-19. Dengan jumlah kasus Covid-19 yang cukup banyak, Radio New Zealand Pasific pada Rabu (31/3) melaporkan bahwa banyak warga Bougainville Selatan justru mengabaikan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.
Kondisi lonjakan kasus Covid-19 di PNG terus meningkat tajam melebihi 5.000 kasus. Kondisi krisis tersebut memicu kekhawatiran yang besar di daerah-daerah otonom dan negara tetangga PNG. Menteri kabinet Papua Nugini, Tim Masiu, mengatakan pemilihnya di Bougainville Selatan membutuhkan banyak perhatian otoritas kesehatan terutama untuk memberikan edukasi tentang bahaya Covid-19 dan pentingnya disiplin prokes.
“Saya tidak tahu mengapa, Departemen Kesehatan pada dasarnya berbasis di Buka. Mereka tidak berpindah-pindah, mereka hanya berbasis di Buka. Kami belum melihat mereka pindah ke wilayah kami untuk memberi tahu kami apa yang sedang terjadi dan tentu saja memberikan beberapa informasi baru kepada kami. Tapi saya tahu bahwa Bougainville telah mencatat lebih dari 100 kasus dan tidak ada kematian,” jelas Masiu dikutip dari Radio New Zealand Pasific pada Rabu (31/3).
Selain itu, Masiu telah memberikan sebuah kapal baru kepada tim tanggap cepat polisi untuk berpatroli di perbatasan dengan Kepulauan Solomon. Hal itu menyusul laporan yang diterimanya bahwa terdapat dua kematian di distrik Siwai, dekat Buin, disebabkan oleh Covid-19. Akan tetapi ia mengaku belum melakukan konfirmasi untuk memastikan penyebab kematian di daerah tersebut.
Sementara itu, Bougainville Selatan merupakan wilayah otonom PNG yang terletak berdekatan dengan Kepulauan Solomon. Sedangkan pemerintah Kepulauan Solomon tengah merasa terancam karena lonjakan kasus di negara tetangganya itu dan memerintahkan aparat pertahanannya untuk mengawasi ketat penyeberangan perbatasan tradisional di wilayah bagian baratnya. Pemerintah juga telah mengajak warganya di perbatasan untuk bekerja sama dengan membatasi mobilitas mereka terutama ke negara tetangganya, PNG. (UWR)
