PAPUA, JAGAMELANESIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyoroti ketergantungan pemerintah provinsi terhadap fiskal dari pemerintah pusat.
Dari data instansi terkait, sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari total APBD provinsi hanya sebesar 12%. Ini berarti 88% anggaran yang dikelola Pemprov Papua merupakan dana transfer dari pusat.
“Untuk inilah kita merasa perlu mendorong supaya PAD Papua ditingkatkan. Salah satunya dengan mengelola aset daerah yang ada untuk dijadikan sebagai sumber pemasukan”.
“Contoh aset hotel milik pemda yang belum dikelola secara baik. Kemudian aset tanah yang ada di sejumlah tempat bahkan di Jakarta. Aset ini sayangnya belum dikelola secara optimal,” keluh Ketua Komisi III Bidang Anggaran DPR Papua, Benyamin Arisoy kepada pers, usai rapat bersama mitra kerja yang juga dihadiri Sekda Papua, Dance Flassy, Kamis (18/03), di Jayapura.
Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua ini, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Jayapura yang justru melihat peluang kerja sama dengan investor, lalu menyewakan tanahnya untuk membangun mall.
“Peluang PAD seperti ini, mesti dipikirkan oleh para pembantu gubernur (kepala OPD). Sehingga kedepan, ada pendapatan aktif bagi pemerintah provinsi dari aset-aset yang ada itu,” sambungnya.
“Saya kira ini tidak sulit sebab di pemerintahan provinsi saat ini kan ada banyak orang hebat yang bisa melakukan pengelolaan terhadap aset kita”.
“Seperti sarana prasaran tanah yang terbengkalai. Kalau dikelola oleh pemerintah dengan pola-pola manajemen yang lebih baik, saya kira ini sekali lagi bisa mendatangkan PAD,” ucapnya.
Benyamin juga mengingatkan Pemprov Papua untuk segera mengidentifikasi kembali aset tanah di kawasan Pasar Youtefa. Sebab menurut pengamatannya, sudah banyak bangunan berdiri diatas tanah milik Pemprov Papua tersebut.
“Nah ini yang kita juga minta dukungan pak Sekda, supaya di dorong pengidentifikasian aset Pemda yang ada. Sehingga dapat dilakukan pengelolaan dengan baik dan kalau ini dilakukan, maka orang yang tinggal diatas tanah milik pemerintah provinsi ini kan bisa dikenakan biasa sewa misalnya,” serunya.
Sekda Papua, Dance Yulian Flassy dalam kesempatan itu menyambut baik usulan tersebut. pihaknya segera merapatkan bersama instansi terkait, untuk mengidentifikasi aset yang ada guna dikelola demi menghasilkan PAD. (rls)
