MALUKU UTARA, JAGAMELANESIA.COM – Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara, Sukri Ali, menyampaikan, bahwa sejauh ini pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan tidak berbanding lurus atau mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Maluku Utara.
Meskipun telah tercatat ada ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara, menurut Sukri, tambang bukanlah salah satu indikator untuk bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
“Seharusnya pertumbuhan pertambangan berbarengan dengan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya dalam dialog publik yang di gelar DPD-KNPI Maluku Utara yang bertempat di Kafe Jarod, Rabu malam (17/3).
Sukri mengungkapkan, Maluku Utara memang ada sekitar 105 Izin Usaha Pertambangan (IUP), walaupun sebelumnya ada 300 lebih. Akan tetapi di tahun 2017-2018 DPRD membentuk Pansus tentang IUP, dari 300 lebih itu sehingga dikurangi oleh Gubernur menjadi 105 IUP.
Sukri menambahkan, meskipun begitu banyak tambang yang bercokol di daerah tersebut, namun berdasarkan fakta dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa pertumbuhan pertambangan di Maluku Utara yang dimotori langsung 10 Kabupaten/Kota, ternyata angka kemiskinannya pun juga ikut berkembang.
” Ada 105 perusahaan tambang beroperasi di Maluku Utara, lalu apa implikasinya ? Berdasarkan data BPS, pertumbuhan Maluku Utara di triwulan III (Tiga) dan IV (Empat) itu di suplai oleh sektor pertambangan yang ada di PT. IWIP dan Harita Nickel. Suplai ekonomi yang begitu positif. Apakah berbanding lurus dengan situasi di lingkar tambang atau tidak,” ungkapnya.
Sukri menyebutkan, daerah-daerah yang menyuplai angka kemiskinan rata-rata dari daerah penghasil tambang. Misalnya kabupaten Halmahera Timur ada 15%, Halmahera Tengah 13, Halmahera Selatan 12 %, dan Halmahera Utara 8%.
“Itu artinya ekonomi kita di sektor pertambangan tidak berbanding lurus atau mengurangi angka kemiskinan di Maluku Utara. Terutama di wilayah-wilayah pertambangan itu bercokol,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sukri menegaskan, selaku wakil rakyat yang membidangi Komisi III, khususnya pertambangan, hampir setiap saat dirinya memanggil pemegang IUP untuk menyampaikan angka kemiskinan yang tidak berbanding lurus itu.
“Kita sudah mengingatkan berulang-ulang bahkan fakta-fakta BPS ini kita sampaikan ke pemerintah kenapa problem ekonomi kita di Maluku Utara tidak berbanding lurus dengan masyarakat dilingkar tambang,” tutupnya. (kj)
