KEPULAUAN MARSHALL, JAGAMELANESIA.COM – Tingkat emisi gas karbon merupakan ancaman serius yang dihadapi berbagai negara di dunia. Sejalan dengan Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall yang berada di kawasan pasifik juga menyerukan pajak yang lebih tinggi terhadap emisi gas dari efek rumah kaca industri perkapalan di wilayahnya.
Melalui keterangan yang dirilis oleh RNZ Pasific pada Selasa (16/3/2021), pembahasan terkait pemberlakuan pajak karbon tersebut akan diajukan pada pertemuan Komite Perlindungan Lingkungan Laut Organisasi Maritim Internasional. Pertemuan itu telah dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Juni 2021 mendatang. Pemerintah Kepulauan Marshall telah berencana mengajukan pajak emisi karbon sebesar US $ 100 per ton atau sekitar Rp 1,5 juta.
Pemerintah Marshall menilai keputusan penetapan besaran pajak tersebut merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk mendukung program pengurangan emisi karbon di wilayahnya. Dengan adanya ketentuan pajak karbon, pihak pemerintah optimis hal tersebut akan mendukung komitmen setiap pelaku industri dalam upaya dekarbonisasi untuk keselamatan jiwa dan lingkungan.
Sementara itu, para ilmuan di dunia memandang Kepulauan Marshall merupakan representasi negara-negara Kepulauan Pasifik yang paling beresiko terhadap dampak dari emisi karbon. Selain itu, Kepulauan Marshall juga sangat beresiko terhadap adanya kenaikan permukaan laut.
Kebijakan pajak karbon merupakan langkah yang juga disepakati dan dinilai efektif oleh berbagai negara guna mengurangi emisi karbon terhadap lingkungan. Hal tersebut terutama menjadi perhatian bagi negara-negara berkembang di seluruh belahan dunia.
Selain kebijakan penetapan pajak karbon, Kepulauan Marshall juga merencanakan anggaran khusus di bidang peningkatan penelitian berbasis teknologi. Pemerintah berencana menggunakan anggaran untuk mendukung pengembangan penelitian sekaligus pengenalan terhadap teknologi kelautan baru. (UWR)
